Gagal Mendaftar Bupati dari Jalur Perseorangan, Dua Paslon ini Laporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya

- 14 Mei 2024, 19:40 WIB
2 orang pendaftar calon Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Tasikmalaya melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 14 Mei 2024.
2 orang pendaftar calon Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Tasikmalaya melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 14 Mei 2024. /Aris M Fitrian/

KABAR SINGAPARNA - Pasca dinyatakan gagal pencalonan sebagai Bakal Calon Bupati Tasikmalaya dari jalur perseorangan atau Independen, 2 orang pendaftar calon Bupati di Kabupaten Tasikmalaya lantas melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 14 Mei 2024. Selain itu keduanya pun melaporkan KPU ke Polres Tasikmalaya.

Selain dituduh telah melanggar aturan, KPU Kabupaten Tasikmalaya dianggap melakukan pembohongan publik serta mengkebiri hak konstitusional warganya. Sebab meski telah ada jadwal tahapan pendaftaran dan perbaikan kelengkapan berkas persyaratan, namun hanya dalam hitungan jam pencalonan keduanya ditolak.

Kedua pasangan pendaftar calon Bupati Tasikmalaya tersebut yakni Mimih Haeruman mantan aktivis eksponen 98 yang berpasangan dengan KH. Dede Saeful Anwar Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya. Serta Dedi Supriadi tokoh mudah dari Tasikmalaya Utara yang berpasangan dengan Yusep Yustisiawandana mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga: Tidak Penuhi Jumlah Syarat Dukungan, Berkas 2 Paslon Bupati Tasikmalaya Jalur Independen Dikembalikan KPU

Sehari sebelumnya, yakni pada Senin 13 Mei 2024, kedua orang ini sempat dinyatakan gagal mengikuti pencalonan sebagai calon Bupati dari jalur perseorangan. Pasalnya keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal 6,8 persen dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau sebanyak 92.527 formulir B-1KWK yang berisi identitas dan pernyataan dukungan dari warga.

Mimih Haeruman menilai, jika kegagalan pencalonan keduanya dianggap sebagai kesalahan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Selain dinilai tidak profesional, KPU dianggap melanggar aturan yang dibuatnya. Selain itu, KPU dianggap melakukan pembohongan publik karena berbeda dengan informasi awal yang disampaikan.

"Kami melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya karena telah membohongi publik, melanggar aturan dan mengkebiri hak konstitusi warga negara untuk maju dalam Pilkada Tasikmalaya," jelas Mimih Haeruman.

Ia mengaku, pihaknya tidak diberikan informasi menyeluruh terkait persyaratan dukungan dan tenggat waktu pendaftaran. Ketika hendak meng-upload syarat dukungan pada Silon pun pihaknya kebingungan karena sama sekali tidak didampingi.

Bahkan, kata Mimih, KPU dianggap melanggar aturan yang dibuatnya sendiri karena membiarkan calon Bupati perseorangan menandatangani penyerahan berkas pendaftaran diatas pukul 24.00 WIB, atau sudah memasuki hari Senin 13 Mei 2024, dini hari.

"Kami laporkan KPU karena tidak prpfesional dan melanggar aturan, membodohi kami dan mengkebiri hak kami," ujar pendaftar calon Bupati Tasikmalaya, Dedi Supriadi.

Halaman:

Editor: Aris M Fitrian


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah