Dilematis CDOB Tasikmalaya Selatan, Antara Harapan dan Persoalan yang Dihadapinya

- 13 Mei 2024, 20:45 WIB
Angga Putra Pratama SH. CPM , cpArb
Angga Putra Pratama SH. CPM , cpArb /Ist/

Ia mengatakan, semua pihak mencari cara mengunci agar ruang otonomi daerah diperketat di sisi ini. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung tetap dipertahankan dengan dibuat rendah biaya dan tata kelola pemerintahan serta hubungan pusat-daerah dibuat sentralistis, sayangnya tidak diperhatikan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dampaknya, daerah-daerah otonom mengikuti irama pemerintah pusat. Nyaris tanpa inovasi, tanpa keberanian melakukan terobosan, dan manut apa yang digariskan pemerintah pusat. Yang tidak disangka adalah angka korupsi tinggi disertai kinerja pemda yang buruk terbukti kemiskinan tetap tinggi, angka tengkes (stunting) di daerah tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, dan makin terkejut dana-dana milik pemerintah daerah dari alokasi pusat masih banyak yang parkir di bank, belum digunakan.

Baca Juga: Siswa Dibebani 800 Ribu untuk Pembangunan WC, Para Wali Murid SMKN Bantarkalong Menjerit

Otonomi Daerah Dilupakan?

Tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI sedang mengarah pada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang ”genuine” pilihan warga melalui pilkada langsung. Dampaknya, daerah-daerah otonom mengikuti irama pemerintah pusat. Nyaris tanpa inovasi, tanpa keberanian melakukan terobosan, dan manut apa yang digariskan pemerintah pusat.

Di sisi yang lain, mengurai benang kusut pelaksanaan otonomi daerah yang memburuk tersebut dengan upaya perbaikan dianggap melawan status quo alias menuntut perubahan tata kelola nasional.

Di titik ini pula dianggap menentang garis kebijakan yang diputus oleh Jakarta. Agenda otonomi daerah jika dibicarakan isinya adalah perubahan. Dan perubahan itu membuat alergi berbagai pihak di pusat pemerintahan. Masyarakat yang berkepentingan terkait otonomi daerah menjadi apriori terhadap isu perbaikan tersebut.

Perlu Kematangan

Otonomi daerah merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam tata kelola negara bangsa. Para ahli meyakini ini sebagai sebuah nilai luhur yang mestinya dicita-citakan penyelenggara negara yang beradab (Conyers: 1985, Khan dan Muthallib: 1985: Rondinelli: 2011, Hatta: 1956). Pada saat ini sedang berjalan tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI yang mengarah kepada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang genuine pilihan warga melalui pilkada langsung.

Perubahan yang pelan, tetapi pasti ke arah sentralisasi tidak mungkin dikembalikan secara mendadak. Bangsa Indonesia perlu menyadari, keruwetan sentralisasi yang kini berjalan sesungguhnya terletak kepada ihwal inkonsistensi pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang berdampak kepada akuntabilitas dan kinerja pemerintahan yang menjadi ternodai. Perbaikan ke depan adalah menentukan cara yang konsisten dengan mekanisme sentralisasi ini.

Banyak urusan yang ditarik ke pusat, tetapi secara kelembagaan pemerintah pusat tidak ada di tempat. Muncul soal terakhir pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), sebelumnya kebakaran hutan, kinerja rumah sakit yang buruk, soal peredaran minyak goreng, bencana alam yang tidak jelas tata-kelolanya, dan masih banyak lagi dirasakan soal buruknya hubungan pusat-daerah.

"Kini, daerah seakan selalu dipojokkan dalam berbagai soal, tetapi daerah hanya bisa diam. Asosiasi pemerintah daerah pun diam. Desa yang pada sebelum UU Desa digulirkan juga banyak melakukan tuntutan perubahan, kini diam juga. Parade Nusantara karena diiming-imingi periode masa jabatan kepala desa yang merasakan betapa nikmatnya dana telah digulirkan ke desa diam juga," jelasnya.

Halaman:

Editor: Aris M Fitrian


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah