Dilematis CDOB Tasikmalaya Selatan, Antara Harapan dan Persoalan yang Dihadapinya

- 13 Mei 2024, 20:45 WIB
Angga Putra Pratama SH. CPM , cpArb
Angga Putra Pratama SH. CPM , cpArb /Ist/

Baca Juga: Sebanyak 396 Calon Anggota PPK Jalani Tes Wawancara, Nantinya Dipilih 5 Per Kecamatan

Meskipun dibuatkan SISKEDUES (aplikasi sistem keuangan desa) secara nasional ketat jelimet bagi pemdes, pun tidak masalah. Padahal jargon awal pengusung UU Desa adalah Desa Membangun bukan Membangun Desa. Tampaknya telah dibalikkan kembali saat ini menjadi konsep Membangun Desa.

Konsistensi perlu ditegakkan supaya tidak membuat jumping. Setelah berjalan mulus dengan konsisten, baru pada saatnya apakah tetap tata kelola bangsa Indonesia ingin dipertahankan secara sentralistik atau dengan mengedepankan otonomi daerah yang berbasis kemandirian dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari sini dimulai kembali turn-back centralization. Cita-cita otonomi pendiri bangsa adalah cita-cita ideal untuk tata kelola negara bangsa Indonesia yang akhirnya disesuaikan dengan kondisi riil negeri ini.

Kabupaten Tasikmalaya ada 39 kecamatan, Tasik Selatan merupalan salah satu daerah yang dicanangkan mekar sejak sekian tahun yang lalu, dan mendapat persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya melalaui surat keputusan DPRD No. 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Ruhimat sebagai ketua DPRD dan Mochamad Arief Arseha serta H. Ucu Asep Dani sebagai Wakil Ketua dan Surat Keputusan Bupati No. 135/KEP.196-PEM/2013 yang ditandatangi oleh bupati pada tahun 2013 oleh H. UU Ruzhanul Ulum. Wilayah yang akan menjadi bagian dari tasik selatan ada 95 desa dari 10 kecamatan.

CDOB Tasik Selatan berawal dari rekomendasi dari kajian akademis LPPM UNPAD tahun 2012 dan inisiatornya adalah Presidiun Tasela.
beberapa hal yang menjadi catatan untuk CDOB Tasik Selatan walaupun penilaian peneliti pada tahun 2012 tentang CDOB kabupaten tasik selatan merekomendasikan untuk pemekaran melalui hasil perhitungan faktor dan indikator dari PP No. 78 tahun 2007 tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah otonom dengan perolehan skor 402 untuk calon DOB Tasik Selatan dan di kategorikan mampu, tetapi harus juga mempertimbangkan SDM dan sektor ekonomi sebagai penyangga perekonomian dalam stabilitas ekonomi tasikmalaya selatan.

"Jika melihat situasi saat ini Tasikmalaya Selatan dalam hal administrasi sudah dan persyaratan yang diatur dalam PP. 78 tahun 2007 sudah cukup terpenuhi," jelasnya.

Namun, PR bersama kata dia, Tasik selatan adalah sektor ekonomi yang dapat menunjang berjalannya peemerintahan juga harus menjadi sorotan penting yang harus segera di lakukan. Karena ketika hal tersebut tidak menjadi sorotan tidak akan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ***

Halaman:

Editor: Aris M Fitrian


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah