Dilematis CDOB Tasikmalaya Selatan, Antara Harapan dan Persoalan yang Dihadapinya

- 13 Mei 2024, 20:45 WIB
Angga Putra Pratama SH. CPM , cpArb
Angga Putra Pratama SH. CPM , cpArb /Ist/

KABAR SINGAPARNA - Sosok Angga Putra Pratama SH. CPM , cpArb mungkin belum banyak dikenal masyarakat. Dirinya seorang pemuda asal Tasik Selatan yang aktif di kepemudaan sebagai Ketua Karangtaruna Kecamatan Karangnunggal dan sebagai pengurus Fungsionaris Pengurus Besar HMI (FB HMI) 2024 - 2026.

Dalam obrolan santai bersama Kabar Singaparna pada Senin 13 Mei 2024 banyak yang disampaikan tentang CDOB (Calon Daerah Otonom Baru) Tasela.

Ia mengatakan, dalam Pilpres 2024, fokus terhadap otonomi daerah tampaknya tidak menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, perhatian yang kuat terpusat pada proses pemilihan presiden, dengan pelaksanaan otonomi daerah hanya dianggap sebagai elemen pelengkap dalam perhelatan tersebut. Bahkan, pelaksanaan pilkada serentak diselaraskan dengan agenda politik nasional.

Baca Juga: Tidak Penuhi Jumlah Syarat Dukungan, Berkas 2 Paslon Bupati Tasikmalaya Jalur Independen Dikembalikan KPU

Perbedaan signifikan juga terlihat dibandingkan dengan pilpres sebelumnya, di mana isu otonomi daerah tidak lagi menjadi sorotan utama, melainkan semakin terpinggirkan. Hal ini mengundang pertanyaan apakah ada pertanda buruk bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

"Isu otonomi daerah beberapa waktu lalu tidak berembus kencang dalam Pilpres 2024, melorot lebih jauh lagi dari masa Pilpres 2019. Isu otonomi daerah selalu tinggi pada setiap ajang pilpres sebelum 2019. Di masa yang lalu bahkan ditandai perbaikan kebijakan otonomi daerah. Apakah ada suatu pertanda buruk bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Ini perlu dicermati," kata dia.

Membicarakan pelaksanaan otonomi daerah dan segala macam persoalannya, kata dia, kini bagaikan buah simalakama. Disatu sisi, pandangan yang kuat bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus berada dalam koridor kebijakan nasional yang diperketat telah menjadi pegangan pemangku kepentingan.

Namun disadari pula bahwa otonomi daerah yang disukai banyak kalangan adalah pada matra pemilihan kepala daerah yang harus tetap dengan model pemilihan kepala daerah secara langsung.

Meningkatnya jumlah kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena persoalan korupsi dipahami berada pada soal biaya tinggi. Kemudian dirumuskan jalan mengatasinya adalah dengan mengerem biaya tersebut, selain dengan cara diselenggarakan pilkada secara serentak dan seribu satu macam cara pandang dengan perbaikan pilkada langsung tersebut.

"Soal-soal sistemik tata kelola pemerintahan dan yang terkait mekanisme hubungan pusat-daerah, nyaris tidak menjadi perhatian," ujarnya

Ia mengatakan, semua pihak mencari cara mengunci agar ruang otonomi daerah diperketat di sisi ini. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung tetap dipertahankan dengan dibuat rendah biaya dan tata kelola pemerintahan serta hubungan pusat-daerah dibuat sentralistis, sayangnya tidak diperhatikan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dampaknya, daerah-daerah otonom mengikuti irama pemerintah pusat. Nyaris tanpa inovasi, tanpa keberanian melakukan terobosan, dan manut apa yang digariskan pemerintah pusat. Yang tidak disangka adalah angka korupsi tinggi disertai kinerja pemda yang buruk terbukti kemiskinan tetap tinggi, angka tengkes (stunting) di daerah tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, dan makin terkejut dana-dana milik pemerintah daerah dari alokasi pusat masih banyak yang parkir di bank, belum digunakan.

Baca Juga: Siswa Dibebani 800 Ribu untuk Pembangunan WC, Para Wali Murid SMKN Bantarkalong Menjerit

Otonomi Daerah Dilupakan?

Tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI sedang mengarah pada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang ”genuine” pilihan warga melalui pilkada langsung. Dampaknya, daerah-daerah otonom mengikuti irama pemerintah pusat. Nyaris tanpa inovasi, tanpa keberanian melakukan terobosan, dan manut apa yang digariskan pemerintah pusat.

Di sisi yang lain, mengurai benang kusut pelaksanaan otonomi daerah yang memburuk tersebut dengan upaya perbaikan dianggap melawan status quo alias menuntut perubahan tata kelola nasional.

Di titik ini pula dianggap menentang garis kebijakan yang diputus oleh Jakarta. Agenda otonomi daerah jika dibicarakan isinya adalah perubahan. Dan perubahan itu membuat alergi berbagai pihak di pusat pemerintahan. Masyarakat yang berkepentingan terkait otonomi daerah menjadi apriori terhadap isu perbaikan tersebut.

Perlu Kematangan

Otonomi daerah merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam tata kelola negara bangsa. Para ahli meyakini ini sebagai sebuah nilai luhur yang mestinya dicita-citakan penyelenggara negara yang beradab (Conyers: 1985, Khan dan Muthallib: 1985: Rondinelli: 2011, Hatta: 1956). Pada saat ini sedang berjalan tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI yang mengarah kepada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang genuine pilihan warga melalui pilkada langsung.

Perubahan yang pelan, tetapi pasti ke arah sentralisasi tidak mungkin dikembalikan secara mendadak. Bangsa Indonesia perlu menyadari, keruwetan sentralisasi yang kini berjalan sesungguhnya terletak kepada ihwal inkonsistensi pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang berdampak kepada akuntabilitas dan kinerja pemerintahan yang menjadi ternodai. Perbaikan ke depan adalah menentukan cara yang konsisten dengan mekanisme sentralisasi ini.

Banyak urusan yang ditarik ke pusat, tetapi secara kelembagaan pemerintah pusat tidak ada di tempat. Muncul soal terakhir pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), sebelumnya kebakaran hutan, kinerja rumah sakit yang buruk, soal peredaran minyak goreng, bencana alam yang tidak jelas tata-kelolanya, dan masih banyak lagi dirasakan soal buruknya hubungan pusat-daerah.

"Kini, daerah seakan selalu dipojokkan dalam berbagai soal, tetapi daerah hanya bisa diam. Asosiasi pemerintah daerah pun diam. Desa yang pada sebelum UU Desa digulirkan juga banyak melakukan tuntutan perubahan, kini diam juga. Parade Nusantara karena diiming-imingi periode masa jabatan kepala desa yang merasakan betapa nikmatnya dana telah digulirkan ke desa diam juga," jelasnya.

Baca Juga: Sebanyak 396 Calon Anggota PPK Jalani Tes Wawancara, Nantinya Dipilih 5 Per Kecamatan

Meskipun dibuatkan SISKEDUES (aplikasi sistem keuangan desa) secara nasional ketat jelimet bagi pemdes, pun tidak masalah. Padahal jargon awal pengusung UU Desa adalah Desa Membangun bukan Membangun Desa. Tampaknya telah dibalikkan kembali saat ini menjadi konsep Membangun Desa.

Konsistensi perlu ditegakkan supaya tidak membuat jumping. Setelah berjalan mulus dengan konsisten, baru pada saatnya apakah tetap tata kelola bangsa Indonesia ingin dipertahankan secara sentralistik atau dengan mengedepankan otonomi daerah yang berbasis kemandirian dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari sini dimulai kembali turn-back centralization. Cita-cita otonomi pendiri bangsa adalah cita-cita ideal untuk tata kelola negara bangsa Indonesia yang akhirnya disesuaikan dengan kondisi riil negeri ini.

Kabupaten Tasikmalaya ada 39 kecamatan, Tasik Selatan merupalan salah satu daerah yang dicanangkan mekar sejak sekian tahun yang lalu, dan mendapat persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya melalaui surat keputusan DPRD No. 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Ruhimat sebagai ketua DPRD dan Mochamad Arief Arseha serta H. Ucu Asep Dani sebagai Wakil Ketua dan Surat Keputusan Bupati No. 135/KEP.196-PEM/2013 yang ditandatangi oleh bupati pada tahun 2013 oleh H. UU Ruzhanul Ulum. Wilayah yang akan menjadi bagian dari tasik selatan ada 95 desa dari 10 kecamatan.

CDOB Tasik Selatan berawal dari rekomendasi dari kajian akademis LPPM UNPAD tahun 2012 dan inisiatornya adalah Presidiun Tasela.
beberapa hal yang menjadi catatan untuk CDOB Tasik Selatan walaupun penilaian peneliti pada tahun 2012 tentang CDOB kabupaten tasik selatan merekomendasikan untuk pemekaran melalui hasil perhitungan faktor dan indikator dari PP No. 78 tahun 2007 tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah otonom dengan perolehan skor 402 untuk calon DOB Tasik Selatan dan di kategorikan mampu, tetapi harus juga mempertimbangkan SDM dan sektor ekonomi sebagai penyangga perekonomian dalam stabilitas ekonomi tasikmalaya selatan.

"Jika melihat situasi saat ini Tasikmalaya Selatan dalam hal administrasi sudah dan persyaratan yang diatur dalam PP. 78 tahun 2007 sudah cukup terpenuhi," jelasnya.

Namun, PR bersama kata dia, Tasik selatan adalah sektor ekonomi yang dapat menunjang berjalannya peemerintahan juga harus menjadi sorotan penting yang harus segera di lakukan. Karena ketika hal tersebut tidak menjadi sorotan tidak akan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ***

Editor: Aris M Fitrian


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah