Network
KABAR SINGAPARNA - Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah memetakan dua hal umum kerawanan yang menjadi hambatan dalam tahapan pendistribusian logistik Pemilu 2024. Kedua hal itu yakni bencana alam dan akses menuju lokasi pencoblosan yang jauh.
Apalagi Bawaslu Jawa Barat sebelumnya juga mewanti-wanti bahwa ada kemungkinan akan terjadi musim hujan pada Januari atau Februari 2024. Sementara pada bulan-bulan itulah pendistribusian logistik Pemilu 2024 sedang digiatkan ke daerah.
"Bahwa sebentar lagi akan masuk pada tahapan pengawasan pendistribusian logistik. Memang untuk Kabupaten Tasikmalaya saat ini belum hadir logistiknya, namun antisipasi dan pengawasan itu harus kita petakan dari sekarang," jelas Kordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Aziz Firdaus.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Awasi Rawanya Proses Penyusunan DPK dan DPTb
Sejumlah potensi dan hambatan tersebut dipetakan Bawaslu dalam rapat koordinasi bersama 39 Panwaslu Kecamatan bertajuk "Optimalisasi Peran Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik pada Pemilu Serentak Tahun 2024" yang digelar di salah satu hotel di Tasikmalaya, Selasa 17 Oktober 2023.
Kegiatan rakor semacam ini, kata Azis, memiliki nilai substantif yakni memulai untuk memetakan potensi rawan kesalahan pada pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Adapun tahapannya, mula-mula dengan menginventarisasi apa saja titik kerawanan. Semua Panwaslu tingkat kecamatan harus mulai melakukannya sedini mungkin. Bahkan secara berjenjang hingga pengawas tingkat desa.
"Sejak dini kita siapkan. Tentu belajar atau mengevaluasi dari pelaksanaan pendistribusian logistik baik pada Pemilu 2019 atau Pilkada 2020. Itu harus menjadi salah indikator untuk memperbaikinya ke depan," lanjut Aziz.
Di samping itu, substansi yang kedua yakni melakukan penguatan kelembagaan kepada jajaran pengawas Pemilu atau jajaran adhoc terkait logistik itu sendiri. Semua jajaran Panwaslu harus memiliki pemahaman yang mumpuni.
