Network
KABAR SINGAPARNA- Sekitar 100 orang aktivis mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya menggeruduk kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya yang berlokasi di Ruko Blok Perkantoran Singaparna Jl. Raya Timur Singaparna, Senin 5 Februari 2024.
Mereka datang untuk melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan terkait dugaan pemotongan uang transport dan bimtek KPPS. Kedatangan para mahasiswa ini ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya ini untuk kedua kalinya, sebab pada Kamis pekan lalu pun mereka sempat datang dengan tujuan yang sama, bahkan sempat melakukan audensi dengan para komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya.
Mahasiswa yang hadir merupakan gabungan dari Pergerakan Islam Indonesia (PMII), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dan Himpunan Mahasiswa Leuwisari (HML). Aksi mahasiswa sempat sedikit memanas.
Baca Juga: Mengintip Peninggalan Megalitikum di Kota Cianjur, Wisata Edukasi dan Sejarah Peradaban Manusia
Mereka juga terlibat saling dorong dengan polisi yang melakukan pengamanan di gerbang masuk Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Akhirnya masa aksi pun dibiarkan masuk dan berorasi di dalam kompleks kantor KPU.
Kordinator Aksi Mujib Rahman Wahid mengatakan, jika kedatangan para mahasiswa ini untuk mempertanyakan dugaan pemotongan honor transport dan Bimtek KPPS. Sebab berdasarkan penelusurannya, besaran honor tiap KPPS itu antara Rp 50 ribu sampai 100 ribu. Padahal, besaran anggaran berdasarkan pagu yakni Rp 150 ribu untuk transport dan Rp 150 ribu untuk bimtek.
"Jadi temuan kami, tiap KPPS menerima uang transpor yang berbeda-beda, ada yang menerima Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu setiap satu orangnya. Padahal menurut KPU, masing-masing mendapatkan Rp 150 ribu bimtek dan transport itu," jelas Mujib.
Hasil penghitungan pihaknya, jika pemotongan tersebut terjadi pada seluruh petugas KPPS maka besaran pemotongan biaya transport dan honor Bimtek mencapai Rp 3,5 miliar. Dimana angka tersebut yakni nilai pemotongan sebesar Rp 100.000 dikali dengan jumlah KPPS di Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 35 ribu lebih.
"Kalau kita kalkulasikan dengan jumlah ribuan TPS itu hampir Rp 3,5 miliar. Kami menuntut transparansi dari KPU. Dan kami menuntut KPU mengembalikan sisa uang yang dipotong ke KPPS," terangnya.
