Network
KABAR SINGAPARNA - Ketaatan pemerintah daerah dalam pemanfaatan rencana tata ruang wilayah perkotaan dinilai Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya masih rendah dan belum optimal. Bahkan dicontohkan, kurangnya penataan Taman Alun-alun Singaparna, terutama dalam hal penyediaan lahan parkir, fasilitas bagi pedagang kaki lima (PKL), dan pemeliharaan taman itu sendiri juga rendah
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aang Budiana, mengungkapkan bahwa ketaatan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tata ruang wilayah, khususnya di perkotaan, masih belum memuaskan.
Padahal dalam tahun 2023, Kabupaten Tasikmalaya seharusnya telah mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang di Kabupaten Tasikmalaya, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043 dan Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Singaparna.
Baca Juga: Hendak Berangkat Kerja, Mobil Anggota DPRD Masuk Jurang di Salopa
"Seharusnya telah mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang di Kabupaten Tasikmalaya, terutama setelah diterbitkannya Perda RTRW dan Persub RDTR Singaparna," jelas Aang.
Komisi III meminta agar dengan adanya Perda RTRW tersebut, pemerintah daerah meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah, terutama di wilayah perkotaan seperti Singaparna, Ciawi, Manonjaya, dan Karangnunggal.
Aang menekankan bahwa masih banyak hal yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah terkait penataan ruang di wilayah perkotaan Kabupaten Tasikmalaya, termasuk dalam RDTR zona perkotaan Singaparna, Ciawi, Manonjaya, dan Karangnunggal.
Bahkan dia menggarisbawahi pentingnya penataan ruang yang fokus pada peningkatan ketertiban, kenyamanan, dan pemeliharaan di kawasan publik seperti Alun-alun Singaparna.
"Sementara untuk Singaparna sebagai ibu kota kabupaten, upaya penataan terus berlangsung, termasuk penataan taman atau Alun-alun Singaparna yang mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," jelasnya.
Komisi III juga telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta Satpol-PP, untuk penataan dan pemeliharaan fasilitas publik seperti taman dan penertiban di sekitar sarana publik.
