Network
KABAR SINGAPARNA- Masyarakat harus lebih mengetahui rekam jejak calon pemimpin, mulai dari legislatif maupun dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut demi terwujudnya pemimpin profetik (jujur, adil, berintegritas, berpihak pada rakyat) harus didukung dengan parlemen yang baik.
Demikian dipaparkan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati, Selasa 16 Januari 2024. Ia mengatakan, jika selama ini masyarakat lebih melihat rekam jejak kontestan Pilpres, sedikit mengabaikan dinamika di Pileg.
"Jadi jika masyarakat hanya fokus pada Pilpres tapi meminggirkan isu Pileg itu juga keliru," sebut Neni.
Baca Juga: Ini 5 Tempat Wisata Kuliner, Berkonsep Saung Lesehan dan Bernuansa Pedesaan Khas Sunda di Ciamis.
Dirinya mengkritisi keterbukaan informasi tentang calon legislatif yang dia sebut, ditutup tutupi. Hanya permasalahannya, untuk mencari rekam jejak saat ini publik mengalami hambatan yang cukup serius terutama pada keterbukaan informasi.
"Jika kita buka di infopemilu milik KPU ada caleg yang dibuka daftar riwayat hidupnya ada yang ditutup,” jelas dia.
Dari catatan DEEP, dari total 28 caleg eks napi koruptor, 17 diantaranya disembunyikan statusnya sebagai eks napi koruptor. Disini integritas sejak awal sudah bermasalah, bagaimana jika masyarakat memilih eks napi koruptor tersebut yang secara sengaja disembunyikan statusnya oleh KPU.
Manipulasi data seperti ini merebut hak rakyat, pemilih untuk mengetahui kebenaran soal rekam jejak mereka. Sehingga mereka bisa saja tidak bisa memilih dengan ‘jernih’.
“Mereka jelas berupaya memanipulasi penilaian para pemilih. Publik pada akhirnya menjadi tidak tahu bagaimana rekam jejak caleg tersebut, apalagi dia pernah tersangkut kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” jelas Neni.
Sebelumnya, dalam pertemuan daring bersama dengan diaspora di Amerika Serikat, Calon Wakil Presiden nomor 03, Mahfud MD mengingatkan pentingnya melihat rekam jejak seorang calon pemimpin dan membuktikan visi misi mereka.
